Program 100 Hari Menteri Kesehatan10 November 2009
Sumber : Puskom Publik Depkes RI
BERITA PERS
KM.00.01
PROGRAM 100 HARI MENTERI KESEHATAN
Jakarta, 3 November 2009
Kunjungan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr. PH ke Bandung tanggal 2 November 2009, mendapat perhatian sejumlah media cetak dan elektronik untuk memperoleh penjelasan berbagai hal termasuk program 100 hari Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II. Di Bandung, Menkes melakukan serangkaian kegiatan yakni memberikan pengarahan pada seminar memperingati Hari Pneumonia Sedunia “ The Forgotten Killer of Children “ di aula FK-Unpad, mencanangkan pengobatan massal bagi 32 juta penduduk di daerah endemis filariasis (penyakit kaki gajah) di RSUP Hasan Sadikin dan kunjungan ke RS Paru Dr. Rotinsulu.
Usai memberikan pengarahan di FK-Unpad, Menkes langsung dikerubuti media untuk meminta penjelasan seputar program seratus hari dan lain-lain, namun karena jadwalnya yang padat permintaan wartawan baru terpenuhi usai mencanangkan pengobatan massal filariasis di Aula RSUP Hasan Sadikin.
Dalam penjelasannya kepada wartawan, dr. Endang R.Sedyaningsih, mengatakan dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II ada empat program utama yang menjadi fokus agenda kerjanya, yaitu pertama peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat dengan penekanan pada penduduk miskin.
Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penanganan masalah gizi dan sebagainya.
"Program ketiga yaitu pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana," katanya.
Sedangkan program keempat, yaitu peningkatan ketersediaan, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.
"Hal yang menjadi problem dalam Jamkesmas adalah orang-orang yang tidak terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, akan dibagikan kartu bagi orang-orang gelandangan dan orang-orang di panti asuhan sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat," kata Menkes.
Selain itu, Depkes juga akan berusaha menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan Jamkesmas yang belum terselesaikan, ujar dr. Endang.
Untuk mencapai program MDGs juga ada program `sweeping` balita gizi buruk. ” Kita sudah punya data dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan pemberian makanan tambahan agar gizinya tercukupi," kata Menkes.
Komite Nasional
Menkes mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel/spesimen dan strain suatu penyakit hasil penelitian di Indonesia. "Saya akan membentuk suatu komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis penyakit dalam, virologi, serta pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes," kata dr. Endang.
"Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing, dan lain sebagainya" kata Menkes.
Depkes juga akan membentuk komite material transfer agreement (MTA) yang memutuskan, apakah spesimen virus/bakteri hasil suatu penelitian bisa dibawa keluar dari Indonesia atau tidak. Tetapi sedapat mungkin, spesimen tidak dibawa keluar dari Indonesia," kata Menkes.